BLANTERSWIFTBEGANBENEFITSBLOG101
MUI Tebo : Ini Fatwa MUI Soal Vaksin MR

MUI Tebo : Ini Fatwa MUI Soal Vaksin MR

Selasa, 21 Agustus 2018

tebopedia.com - Akhirnya setelah menunggu lama kepastian fatwa MUI atas Vaksin MR yang berasal dari SII ini, Ketua MUI Tebo melalui Sekjendnya Amin Zubaidi menyampaikan keputusan MUI kepada Tebopedia.com pada Selasa (21/08/2018).

Dijelaskannya, sesuai dengan informasi dari MUI Provinsi Jambi yang ia dapat yaitu sesuai Fatwa MUI Nomor :  33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi yaitu Menetapkan Fatwa Tentang Penggunaan Vaksin MR Pertama : Ketentuan Hukum yaitu kesatu bahwa penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.

"Kedua, Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi, ketiga Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena, a)  Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah), b)  belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, c) Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal,"ujar Amin Zubaidi membacakan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018.

Dilanjutkannya, Keempat bahwa Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Selanjutnya setelah menetapkan yang pertama, untuk ketetapan yang Kedua MUI menetapkan Rekomendasi, satu bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

"Dua, Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tiga, Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan,"lanjutnya.

Empat, direkomendasikan lagi agar Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Sementara itu pada bagian ketiga Ketentuan Penutup, dituliskan bahwa pertama Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Kedua, Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

"Keputusan ini ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 08 Dzulhijjah 1439 Hijriyah - 20  Agustus 2018 Masehi oleh KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA dan ditandatangani PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA selaku Ketua dan DR.H. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA selaku Sekretaris,"tukasnya.

Berikut selengkapnya Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 :

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor :  33 Tahun 2018
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI  SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
Menetapkan :   FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.

2. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.

3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :

a.  Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah) 

b.  Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci

c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.
  
Kedua : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. 

4. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.


Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
08 Dzulhijjah 1439 H
20  Agustus    2018 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA
Ketua

DR.H. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA
Sekretaris

writer : Ade