BLANTERSWIFTBEGANBENEFITSBLOG101
Benarkah Berita Kejahatan di Media Sosial Berdampak Negatif?

Benarkah Berita Kejahatan di Media Sosial Berdampak Negatif?

Senin, 27 Agustus 2018


Seiring dengan perkembangan zaman yang kian modern, akses internet kini tidak lagi terbatas bagi sekelompok orang atau usia tertentu. Dampak dari hal inipun setiap informasi yang tersebar di dunia maya dengan mudah dapat dikonsumsi siapapun.


Belakangan pengguna internet disajikan dengan berbagai berita kejahatan atau berita kriminal terkait pembunuhan sadis atau bahkan pemerkosaan. Hal inipun sempat menjadi perdebatan atas kekhawatiran informasi tersebut dikonsumsi oleh remaja dan anak-anak yang belum mampu memahami berita dengan baik.

Seperti di tulis oleh Iwan Awaluddin Yusuf pada Harian Bernas Jogja, 2 Agustus 2008 atau sebagaimana diposting pada bincangmedia.wordpress bahwa Sebagai komoditas, peristiwa kriminal tentu menjadi berita yang biasa disajikan media untuk mempertahankan minat khalayaknya. Namun dengan melihat dari perspektif etis pemberitaan, perlu dipersoalkan lebih lanjut kehadiran berita-berita kriminal yang diberi sentuhan sesasi karena berdampak luas pada masyarakat.

Di Amerika Serikat, media dengan materi berita-berita kriminal telah berkembang sebelum tahun 1960-an sehingga mendorong banyak pihak melakukan riset efek media terhadap audiens. Hasilnya bervariasi, sebagian menunjukkan efek menguntungkan/positif (Berlo,1997; Surette,1998), namun sebagian besar penelitian menunjukkan berita kriminal berdampak merugikan/negatif bagi audiensnya (Berkowitz, (1967; Fesbach & Singer, 1967; J. Hoyt, 1967; Hicks, 1968; dan Gerbner, 1971)
Terlepas dari perdebatan apakah berita kriminal di media massa menguntungkan publik atau sebaliknya, merugikan masyarakat, penyajian berita kriminal di media cenderung dibumbui unsur dramatisasi dari wartawan. 

Padahal, tanpa harus didramatisasi, cerita kriminal pada umumnya sudah mengandung cerita human interest(drama). Day (2003: 93) dan Raney & Bryant (2002) menilai, dramatiasasi pada suatu peristiwa kriminal menghasilkan distrosi dan bias dari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sehingga menimblkan penilaian moral tertentu oleh masyarakat.

Cerita kriminal umumnya adalah hasil rekonstruksi. Jarang sekali wartawan melihat sendiri peristiwanya. Artinya, para wartawan tergantung pada sumber kedua atau ketiga (second dan third-hand sources). Karenanya, proses rekonstruksi dan verifikasi merupakan aspek paling penting dalam penulisan berita kriminal. Dengan kata lain, berita kriminal harus dibangun berdasarkan rekonstruksi yang akurat, setidaknya bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya berdasar keterangan satu sumber, dalam hal ini pihak kepolisian. Cerita kriminal kebanyakan hanya ditulis menyandarkan keterangan polisi (pernyataan, bukti yang mereka kumpulkan, hasil interogasi/berita acara pemeriksaan).

Dalam kondisi demikian, wartawan tidak bisa menghindari kutipan dari pihak berwajib, sebab mereka mewakili lembaga resmi dalam penyidikan kasus kriminal. Namun, wartawan dituntut memiliki kewaspadaan. Investigasi polisi memiliki keterbatasan. Lebih dari itu, pada kasus tertentu, polisi juga manusia bisa yang punya motif untuk menyelewengkan cerita, misalnya agar bisa terlihat berprestasi guna  promosi kenaikan pangkat karena berhasil tampil di media. Di Amerika Serikat sendiri, banyak wartawan yang dijuluki sebagai ”half cop-half reporter”, setengah polisi-setengah wartawan. Para wartawan membuntuti kegiatan polisi, dan polisi menjadi narasumber utama mereka. Dengan demikian keduanya saling mendapat keuntungan.

Cara menghindari ”skandal” pemberitaan seperti ini dapat dilakukan misalnya  dengan mendatangi tempat kejadian serta mewawancara sebanyak mungkin sumber yang relevan, untuk mengetahui sebanyak mungkin konteks keterlibatan subjek berita: tersangka, korban dan saksi. Wawancara langsung semacam ini merupakan keharusan, jika wartawan akan menulis berita kriminal yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kembali lagi soal berita kriminal dan pengaruhnya terhadap publik, jika asumsi Potter (2001) tentang bahaya jangka panjang dari terpaan berita kriminalitas menjadi kenyataan, maka dikhawatirkan pembaca–dengan tingkat media literacy belum memadai—yang terus menerus mengonsumsi berita kriminal akan memiliki kecenderungan memandang kekerasan adalah jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan persoalan.

Dalam kaitan ini, National Instituation of Health pernah melakukan penelitian pada tahun 1983. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara peristiwa kriminal dan kekerasan yang dimuat media massa dengan sikap agresif publik. Proses ini terjadi karena ada unsur imitasi. Tesisnya berbunyi: “Pemuatan berita tentang kriminalitas di media massa akan memberi dampak pada publik, yaitu publik akan berbuat kejahatan seperti halnya apa yang dimuat di media massa (Kurniawan, 2005: 98).

Dalam riset sebelumnya, yang dilakukan oleh Geen & Berkowitz. Disimpulkan bahwa publik akan merasakan frustrasi ketika melihat program-program dari televisi yang banyak menampilkan kekerasan dan kriminal. Kenyataan ini berangkat dari adanya gambaran tenatng dunia yang penuh kekerasan dan kriminal. Lebih jauh publik akan berasumsi bahwa lingkungan tempat mereka tinggal penuh dengan kejahatan seperti apa yang ada dalam pemberitaan media (Kurniawan, 2005: 98). Hasilnya adalah paranoia massal tentang kejahatan, yang puncak imbasnya berupa tindakan main hakim sendiri sebagai penolakan sistemik terhadap pelaku kejahatan. Harus diakui memang, dalam kondisi tertentu dan ditunjang faktor-faktor lain, media yang menampilkan citra kekerasan berpotensi membentuk perasaan takut (fear of crime).

Menyikapi polemik peliputan berita kriminal, wartawan dituntut untuk mampu mengakkan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Dalam kaitan ini, wartawan perlu menaati Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan dalam menjalankan profesinya.

Jika dikaitkan dengan penilaian etik terhadap kinerja media massa terkait berita kriminal, terdapat beberapa pasal dengan penafsirannya yang kerapkali dilanggar atau setidaknya rawan pelanggaran. Pasal-pasal tersebut misalnya Pasal (1), Pasal (2), Pasal (3), Pasal (4), pasal (5), dan pasal (9).
Pada pasal 1, poin “…menghasilkan berita yang akurat…”. Tanpa bermaksud menggeneralisasi, media kerap melakukan pelanggaran terhadap akurasi berita dengan melihat banyaknya praktik dramatisasi, sensasi, dan penggunaan sumber anonim dalam pemberitaan kriminal. Pada pasal 2, sebagaimana penafsiran tentang cara-cara profesioal poin (d) dan (e) yang berbunyi “menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya” dan “rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang”. Saat ini pemberitaan berita kriminal masih banyak yang mengarah pada pelanggaran kode etik ini, misalnya penulisan berita dengan hanya mengutip dari satu sumber (one side). Kadang sumbernya pun tidak jelas sehingga membingungkan ketika dilakukan pengecekan ulang. Selain itu kerap dijumpai pemuatan foto tanpa sumber dan tanggal, serta pemberian efek tertentu (retouching) pada gambar atau foto yang ditampilkan untuk memberi kesan dramatis.

Pada pasal 3 berbunyi, “…selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Berita-berita kriminal sebagian besar isinya mengandung pencampuran antara fakta dan opini wartawan, meski kadarnya tidak selalu besar. Terkait dengan larangan pemberian vonis oleh wartawan (trial by the press), ini juga menjadi kebiasaan yang sering dilakukan, misalnya dalam kasus korupsi, wartawan menggangap figur seseorang sebagai pelaku utama, walaupun statusnya baru tersangka dan belum dibuktikan oleh pengadilan.
Pada pasal 4 yang berbunyi: “…tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. 

Melihat berbagai keprihatinan dan reaksi masyarakat, serta pantauan media watch atas isi media yang menampilkan pornografi dan kekerasan, maka praktik ini mengarah pada pelanggaran hal-hal yang disebutkan dalam kode etik psal 4, utamanya penafsiran poin (c) dan (d), soal sadis dan cabul.
Pada pasal 5 yang berbunyi:  “…tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Sejauh ini, wartawan baru peduli untk melindungi identitas yang menyangkut kasus-kasus perkosaan, sementara tema-tema lain belum banyak diperhatikan.

Menarik kesimpulan tulisan diatas, dapat diartikan bahwa dalam menyajikan berita kriminal tentunya penulis perlu memperhatikan dampak negatif dari berita yang disajikan, terlebih saat ini semua usia dengan mudah dapat mengakses setiap informasi yang merayap dimedia sosial.

Begitupula ditulis oleh Jakob Oetama dalam Bukunya Pers Indonesia Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Lulus, "Berita sekitar kekerasan, seks, dan kejahatan pada umumnya memiliki kekayaan aktual, terutama pula dalam maknanya yang kedua. Memberikan bobot reaksi emosional yang sarat, dan karena itu menjadi bahan penarik ekstra bagi khalayak untuk membaca dan membeli surat kabar".

Namun tidak hanya sebatas itu saja, meskipun diakui bahwa berita kriminal memang menjadi daya tarik sendiri bagi pembaca untuk dengan segera mendapatkan informasi tersebut, namun kehadiran berita inipun kerap menimbulkan kekhawatiran atau trauma bagi orang terdekat subjek ataupun objek.

Pada bukunya Jakob Oetama juga menyertakan keberatan yang diajukan terhadap berita kriminal, kekerasan, atau seks yang dicemaskan berdampak negatif yaitu diantaranya adalah :
"Menyebabkan luasnya gejala kriminal dalam masyarakat, karena orang meniru apa yang dibaca dan ditonton lewat media massa, membantu tumbuhnya sikap keras dan sadistis masyarakat, menyebabkan orang belajar kejahatan dari berita, baik belajar membuat rencana, maupun belajar memporeleh instrumen serta melakukan kejahatan, menimbulkan kesan bahwa masyarakat tidak aman bahwa kriminalitas tidak terkendali, menghambat pengejaran, penangkapan bahkan penyidikan oleh polisi, merusak terutama anak-anak atau remaja.(hal.30-31, Buku : Pers Indonesia - Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Lulus).

Demikian beberapa pendapat terhadap keberadaan berita kejahatan yang kian membombardir dimedia sosial, namun seyogyanya perlu dipahami bahwa tindakan kriminalitas atau tindakan kejahatan tidak semata-mata didasari karena melihat berita lalu ia melakukannya, tentu ada hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang melakukan hal tersebut. 

Disamping itu, hidup dengan zaman yang tidak lepas dari teknologi internet maupun jejaring sosial, hendaknya sebagai orangtua, guru, dan tokoh disekitar lingkungan berkehidupan, hendaknya kita perlu berpartisipasi dalam mengontrol dan menjaga anak-anak atau remaja dari kebablasan penggunaan internet.

Terkait judul diatas, tentunya kembali kepada individu kita masing-masing, baik itu selaku pewarta, ataupun selaku pengkonsumsi berita, bahkan selaku orangtua yang memiliki tanggungjawab dalam keluarga. 

redaksi.